B A L A I: Desember 2014

Senin, 22 Desember 2014

Pemda Kab. Melawi 'Takut' Mengakui Hak Masyarakat Adat Kec. Menukung Atas Wilayah Adat.

by. agustinus

Lebih dari 20 orang pengurus dan perwakilan anggota Jaringan Komunikasi Antar-Kampung (JAKA) di Kabupaten Melawi, pada 2 Oktober 2013 lalu mendatangi kantor Pemda Kabupaten Melawi. Mereka dari berbagai kampung di Kecamatan Menukung, diantaranya Kampung Bunyau, Sungkup, dan Belaban Ella. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), para Asisten dan Kepala Bagian, beserta Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Para Pengurus dan Perwakilan JAKA ini ingin mempertanyakan komitmen Pemda Melawi atas tuntutan atau aspirasi bersama setahun yang lalu. Tuntutan tersebut disampaikan pada 22 Mei 2012 lalu.

Tuntutan Masyarakat Adat dari beberapa kampung anggota JAKA ini pada prinsipnya adalah adanya pengakuan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Surat Keputusan (SK) Bupati terhadap hak-hak Masyarakat Adat atas wilayah adat mereka. Pada pertemuan ini, Pemda Kabupaten Melawi yang diwakili oleh Wakil Bupati beserta Perangkat Dinasnya menanggapi secara tertulis poin per-poin atas 5 tuntutan JAKA.

Pertama: Pemerintahan Kabupaten Melawi harus menghormati hak-hak adat Bunyau, Sungkup dan Belaban Ella. Tuntutan ini ditanggapi Pemda Kabupaten Melawi bahwa Pemda Kabupaten Melawi sangat menghormati dan menghargai adat istiadat masyarakat dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pengangkatan Temenggung/Punggawa di Lingkungan Pemda Kabupaten Melawi.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Melawi harus mengeluarkan Perda/SK Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Adat Bunyau, Sungkup dan Belaban Ella. Tuntutan ini tidak bisa dipenuhi. Pemda Kabupaten Melawi mohon maaf. Alasan Pemda, untuk memenuhi hal itu, harus dilakukan telaah dan kajian mendalam agar tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ketiga, Pemda Kabupaten Melawi harus mendukung usaha-usaha Masyarakat Adat Bunyau, Sungkup dan Belaban Ella dalam mengembangkan perkebunan karet, pertanian organik, perternakan dan perikanan. Menanggapi tuntutan ketiga, Pemda Kabupaten Melawi menyampaikan bahwa proyek-proyek kegiatan sektor pertanian dan perkebunan dilakukan melalui kelompok-kelompok di tiap desa, termasuk program penerima Bansos SLPTT (Sekolah Lapangan Pertanian Tanaman Terpadu).

Keempat, Pemda Kabupaten Melawi harus memposisikan diri sebagai fasilitator dalam menyelesaikan konflik tanah dan sumber daya alam yang terjadi di Masyarakat. Dalam hal ini, Pemda Kabupaten Melawi menyikapi sebagai permasalahan sosial masyarakat, dan Pemda akan melakukan upaya menetralisasi sekaligus meminimalisir melalui musyawarah mufakat.

Kelima, Pemda Kabupaten Melawi tidak lagi mengeluarkan izin-izin investasi besar (sawit, tambang batu bara, HPH/IUPHHK) termasuk kawasan konservasi di wilayah Masyarakat Adat Bunyau, Sungkup dan Belaban Ella. Pemda membuat penjelasan bahwa sampai saat ini (2013) belum ada mengeluarkan/menerbitkan izin baru untuk bidang pertambangan dan perkebunan khususnya di daerah Bunyau, Sungkup dan Belaban Ella. Yang ada Pemda Kabupaten Melawi hanya mengeluarkan perpanjangan izin lokasi: An. PT. Satria Manunggal Sejahtera (SMS), PT. Citra Mahkota (CM) dan PT. Bintang Permata Khatulistiwa (BPK). Perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang wilayah konsesinya berada di Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi.

Atas respon Pemda Kabupaten Melawi tersebut, Pengurus dan Perwakilan Anggota JAKA beranggapan bahwa jawaban Pemda Kabupaten Melawi tersebut jauh dari rasa memuaskan, bahkan hanya formalitas semata. Kihon, salah seorang peserta pertemuan dari Kampung Sungkup mengungkapkan kekecewaanya atas jawaban Pemda Kabupaten Melawi yang sangat tidak sesuai dengan harapan warga Masyarakat Adat Sungkup. “Kita telah meminta Pemda Melawi sejak 2012 agar segera merealisasikan tututan JAKA tersebut. Jawaban mereka tidak kita tandatangani karena masih dipermasalahkan,” ujar Kihon.

Untuk itu, Pengurus dan Perwakilan Anggota JAKA tidak mau menandatangani surat tanggapan Pemda Kabupaten Melawi tersebut. “Kami ini mewakili lebih dari 40 Kampung di Kecamatan Menukung yang menjadi anggota JAKA. Kami harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang dimandatkan oleh anggota JAKA. Jawaban Pemda Kabupaten Melawi ini sangat-sangat tidak sesuai dengan keinginan Masyarakat Adat Anggota JAKA,” kata Pak Mijar, Ketua JAKA.

Ini merupakan pembelajaran bagi Masyarakat Adat yang berhadapan dengan Pemerintah Daerah. Banyak birokrasi dan kepentingan yang dipelihara serta dilindungi oleh Pemerintah. Pemerintah bukan pelindung yang bisa menjadi tumpuan Masyarakat Adat. Bagi mereka kepentingan Masyarakat Adat hanyalah karung kosong, walaupun warga Masyarakat Adat-nya lapar (miskin), dikriminalkan, tanah/lahannya digusur perusahaan, itu bukan tanggung jawab pemerintah. Sikap Pemerintah yang antipati mencerminkan kehadiran pemerintah hampir tidak berfungsi bagi Masyarakat Adat, karena terkesan kaku, birokratik, protokoler, dan pro investor. Masyarakat Adat masih harus terus berjuang dari turun-temurun, karena sampai kapan pun setiap hak yang melekat pantas untuk diperjuangkan. ***

Langganan: Postingan (Atom)

Mualang

Photo Dayak Mualang diambil oleh seorang Misionaris Belanda sekitar tahun 1948. Masyarakat Dayak Mualang Jaman dulu mengekspresikan diri lewat tari-tarian. Rumah Panjang merupakan tempat bagi mereka untuk saling belajar bersama. Di Rumah Panjang terjadi proses transformasi ilmu secara lisan dari orang tua kepada anak-cucu secara turun-temurun. Tidak mengherankan kalau Rumah Panjang merupakan Identitas bagi MA Dayak. Semangat gotong-royong, solidaritas hal utama yang terjadi dalam kehidupan di Rumah Panjang. Penghormatan terhadap adat istiadat, hukum adat sangat dijunjung tinggi oleh warga Masyarakat Adat Dayak. Identitas sebagai Masyarakat Dayak tetap menjadi hal utama untuk dipertahankan.

Dayak Mualang Jaman Dulu, lagi berpose untuk difoto. Kehidupan mereka (Dayak Mualang red) sekarang jauh berbeda, tidak lagi kita temukan orang Mualang yang hidupnya seperti jaman dulu. Kehancuran Dayak Mualang salah satu penyebabnya adalah masuknya perusahaan-perusahaan skala besar (sawit) yang kini merambah wilayah Mualang terutama di Kecamatan Belitang Hilir, Tengah dan Hulu. Penyebab lain orang Mualang tercerabut dari adat - budayanya dalah masuknya agama-agama besar ke pedalaman-pedalaman orang Mualang.

Tanaman Obat

Tanaman jenis rumput yang dikenal oleh Masyarakat Adat sebagai tumbuhan yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Tumbuhan ini bahasa kampungnya adalah "Tumbuhan Riang". Tumbuhan yang tumbuh secara liar di dalam hutan diyakini masyarakat adat dapat menyembuh penyakit batuk-pilek, demam batuk, kering tenggorokan, demam berdarah. Cara penggunaannya cukup sederhana, yaitu: daun ditumbuh halus sampai mengeluarkan air, diperas, air yang sudah diperas dicampur garam sedikit langsung diminum atau dapat juga langsung dimakan. Tanaman ini juga dapat dimakan mentah dengan garam sedikit, rasanya asam.

LaHaN SaWiT

Ini adalah areal perkebunan sawit yang terletak di Kampung Sungai Limau, Beranayau dan sekitarnya, Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Lahan yang digunakan kebanyakan tanah berbukit dan jurang yang cukup terjang. Perusahaan yang akan membuka lahan ini adalah PT. Jake Sarana yang telah mendapat ijin dari Bupati Sintang. Sekarang ini perusahaan dalam tahap pembuatan jalan dan pembersihan lahan. Melihat dari struktur tanah yang berbukit dan terjang tersebut, maka maka tidak bisa dihindari akan terjadi longsor dan air sungai menjadi kotor bahkan kering. Kalau air sungai kotor yang dikorbankan tetap masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Pada hal air merupakan sumber kehidupan yang vital bagi mereka. Selain itu, masyarakat akan kehilangan hak atas tanah dan sumber-sumber penghidupan lainnya

AkSi SoLiDaRiTas

Aksi dilakukan MA Pelaik Keruap Kec. Menukung, Kab. Melawi di depan Pengadilan Negeri Sintang Kal-Bar. Aksi yang melibatkan 400-an orang tersebut menutut agar hakim PN Sintang membebaskan 3 orang warga mereka yang ditahan di rutan Sintang. MA Pelaik menganggap bahwa ke 3 orang tersebut tidak bersalah. Mereka bertiga selain pengurus Desa, Kampung juga sebagai pejuang hukum adat. Mereka bertiga menegakan hukum adat bagi yang melanggarnya. Kasus ini bermula pada tahun 2009, dimana tim survey batu bara dari PT. Mekanika Utama melakukan survey batu bara di wilayah adat mereka tanpa memberitahu dengan masyarakat adat terlebih dulu. Apalagi kedatangan dan kepulangan tim survey tersebut dilakukan pada malam hari, maka MA Pelaik Keruap menganggap tim survey sebagai pencuri dan harus dikenakan sanksi adat.

JaMeS Brooke

Raja Serawak 1915 ini memberikan peringatan untuk anak Negeri Borneo: “Ku mohon dengarkanlah kata-kataku ini dan ingatlah baik-baik…. Akan tiba saatnya, ketika aku sudah tidak di sini lagi, orang lain akan datang terus-menerus dengan senyum dan kelemah-lembutan untuk merampas apa yang sesungguhnya menjadi hakmu – yakni tanah dimana kamu tinggal, sumber penghasilanmu, dan bahkan makanan yang ada dimulutmu. Kalian akan kehilangan hak kalian yang turun-temurun, dirampas oleh orang asing dan para spekulan yang pada gilirannya akan menjadi para tuan dan pemilik, sedangkan kalian, hai anak-anak negeri ini, akan disingkirkan dan tidak akan menjadi apapun kecuali menjadi para kuli dan orang buangan di pulau ini”

TeMpAyAn SuLiNg

Tradisi Masyarakat Adat Dayak De'sa di Desa Tapang Semadak, Kabupaten Sekadau apabila ada gawai besar [perkawinan, pengukuhan temenggung, dan acara besar lainnya] pasti ada minum air tuak yang diisi dalam tampayan dengan dilengkapi 2-3 biji ruas bambu kecil atau biasa disebut dengan "Tempayan Suling. Semua orang yang terlibat dalam gawai diperbolehkn menyicipi air tuak yang ada didalam tempayan tersebut secara bersama-sama. Tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan hingga kini masih dipraktekan oleh masyarakat adat Dayak De'sa. Walaupun Desa Tapang Semadak sendiri dikelilingi oleh situs-situs ekonomi besar, khususnya perkebunan sawit, namun adat istiadat, tradisi dan hukum adat tetap mereka jaga dan lestarikan. Mereka mengatakan dengan menjaga dan melestarikan tradisi yang diwariskan nenek moyang berarti menjaga identitas diri sebagai orang Dayak.